Kepemimpinan Mojosari

 

Berikutnya adalah pesantren Mojosari. Pesantren Mojosari Nganjuk memperlihatkan pola budaya kepemimpinan yang bersifat terstruktur, hierarkis, dan berbasis nilai-nilai adab serta akhlakul karimah. Di sisi lain, kepemimpinan di pesantren ini juga menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara unsur keluarga pengasuh (dzurriyyah), pengurus, lembaga pendidikan, serta organisasi santri. Struktur ini mencerminkan adanya sistem kepemimpinan yang tidak terpusat pada satu aktor tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa lapisan kelembagaan yang saling melengkapi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh VI yang menyatakan bahwa:

“Setiap dzurriyyah mempunyai bagian tersendiri, dan menjadi puncak kepemimpinan di Pondok pesantren Mojosari dan yang menjalankan dan mengontrol santri ada para pengurus yang selalu ikhlas dan khidmah.”[1]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan di Pesantren Mojosari memiliki struktur yang berbasis pada keluarga pengasuh (dzurriyyah) sebagai pemegang otoritas tertinggi. Posisi ini menunjukkan adanya legitimasi genealogis yang masih kuat dalam sistem kepemimpinan pesantren tradisional. Dalam struktur tersebut dzurriyyah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pesantren, sementara pengurus berperan sebagai pelaksana operasional yang bertugas menjalankan dan mengontrol aktivitas santri sehari-hari.

Pengurus pesantren tidak hanya diposisikan sebagai aparat administrative yang berperan sebagai individu yang dituntut untuk memiliki nilai khidmah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Mojosari berbasis pada struktur formal juga pada dimensi nilai spiritual yang menjadi fondasi dalam menjalankan tugas. Keikhlasan dan pengabdian menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem kepemimpinan agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai pesantren.

Selanjutnya, LA menegaskan keberadaan struktur kelembagaan dengan menyatakan bahwa:

“Ada lembaga pengurus.”[2]

 

Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa Pesantren Mojosari memiliki sistem kepemimpinan yang terorganisasi melalui lembaga formal pengurus. Keberadaan lembaga pengurus menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam sistem manajemen pesantren.  Setiap unit memiliki tanggung jawab spesifik dalam mengelola kehidupan santri dan operasional pesantren secara keseluruhan.

Struktur lembaga ini mencerminkan bahwa kepemimpinan di Mojosari tidak bersifat informal semata melainkan telah mengalami proses institusionalisasi. Dengan adanya lembaga pengurus maka proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara lebih sistematis. Hal ini mendukung efektivitas organisasi pesantren secara keseluruhan.

Pada aspek nilai yang menjadi dasar kepemimpinan, MDGS menyatakan bahwa:

“Berasaskan adabiyyah dan akhlakul karimah.”[3]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan di Pesantren Mojosari berlandaskan pada nilai-nilai adab dan akhlakul karimah. Nilai adabiyyah menekankan pentingnya etika dalam interaksi sosial, baik antara santri dengan guru, santri dengan sesama santri, maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Sementara itu akhlakul karimah menjadi landasan moral yang mengarahkan seluruh perilaku kepemimpinan agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.

Dengan demikian kepemimpinan di Mojosari tidak hanya berorientasi pada aspek struktural dan fungsional namun memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, serta pembinaan santri.

Selanjutnya, IR menjelaskan bahwa sistem kepemimpinan di Pesantren Mojosari bersifat terdistribusi dalam berbagai lembaga yang ada di lingkungan pesantren:

“Di sekolah ada kepemimpinan kepala sekolah, untuk santri ada OSIS, di pesantren ada Kiai. Setiap bagian sudah ada pemimpinnya masing-masing.”[4]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan di Mojosari bersifat multi-level leadership, di mana setiap unit organisasi memiliki struktur kepemimpinan yang spesifik sesuai dengan fungsi masing-masing. Kepala sekolah bertanggung jawab atas lembaga pendidikan formal, organisasi santri (OSIS) mengelola kegiatan kesiswaan, sedangkan kiai tetap menjadi figur sentral dalam kehidupan pesantren secara keseluruhan.

Model kepemimpinan seperti ini menunjukkan adanya sistem desentralisasi terbatas dalam struktur organisasi pesantren. Meskipun terdapat pembagian kewenangan, seluruh unit kepemimpinan tetap berada dalam satu kesatuan nilai dan visi pesantren. Hal ini memungkinkan koordinasi yang efektif antarunit sekaligus menjaga keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Dari sisi karakter kepemimpinan, NI menyatakan bahwa:

“Model kepemimpinan yang diterapkan bijaksana.”[5]

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Mojosari mengedepankan prinsip kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Kebijaksanaan dalam konteks ini tidak hanya berarti kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, tetapi juga mencakup sikap hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek, serta memperhatikan dampak keputusan terhadap kehidupan santri dan keberlangsungan pesantren.

Kepemimpinan yang bijaksana mencerminkan adanya keseimbangan antara otoritas dan empati. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengendali organisasi yang juga sebagai pembimbing yang memahami kondisi psikologis para santri. Dengan demikian, kepemimpinan di Mojosari tidak bersifat represif namun lebih bersifat pembinaan dan pengayoman.

Lebih lanjut, MU menegaskan dimensi relasional dalam kepemimpinan pesantren dengan menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan disini sebagaimana ungkapan ‘ana abdu man ‘allamani harfan wahidan, santri patuh dan taat kepada guru, guru mengayomi santri.”[6]

 

Pernyataan tersebut menggambarkan hubungan kepemimpinan yang bersifat hierarkis namun penuh penghormatan dan kasih sayang. Ungkapan tersebut menegaskan adanya relasi spiritual dan moral antara guru dan santri di mana santri menunjukkan kepatuhan sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu yang diterima. Sementara itu guru memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan membimbing santri dengan penuh perhatian.

Relasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Pesantren Mojosari bersifat struktural juga bersifat spiritual berbasis kesopanan. Kepatuhan santri lahir dari kesadaran moral dan penghormatan terhadap proses pendidikan yang mereka jalani. Peran guru sebagai pengayom menunjukkan bahwa kepemimpinan juga mengandung dimensi kasih sayang dan tanggung jawab moral terhadap perkembangan santri.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa budaya kepemimpinan di Pesantren Mojosari Nganjuk merupakan kombinasi antara struktur kepemimpinan berbasis dzurriyyah dan lembaga pengurus, nilai adab dan akhlakul karimah sebagai landasan moral. Selain itu sistem kepemimpinan terdistribusi pada berbagai unit organisasi. Kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang dijalankan dengan prinsip keikhlasan, khidmah, dan kebijaksanaan, serta didasarkan pada relasi spiritual antara guru dan santri.

Dalam perspektif Edgar H. Schein, budaya kepemimpinan di Mojosari menunjukkan keterkaitan yang erat antara artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar.[7] sPada level artefak, kepemimpinan tampak melalui struktur dzurriyyah, lembaga pengurus, kepala sekolah, dan organisasi santri. Pada level nilai yang dianut, kepemimpinan tercermin dalam prinsip adab, akhlakul karimah, kebijaksanaan, keikhlasan, dan khidmah. Sementara pada level asumsi dasar, terdapat keyakinan bahwa kepemimpinan adalah amanah spiritual yang harus dijalankan dengan keteladanan, penghormatan terhadap guru, serta pengabdian kepada santri dan masyarakat.

Keselarasan antara ketiga level tersebut menunjukkan bahwa budaya kepemimpinan di Pesantren Mojosari telah terinternalisasi secara kuat dan menjadi bagian integral dari sistem sosial dan pendidikan pesantren. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan organisasi, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai pesantren dari generasi ke generasi.

Pesantren Mojosari Nganjuk memperlihatkan pola budaya kepemimpinan yang tidak berdiri tunggal pada satu pusat kekuasaan, melainkan tersebar dalam beberapa lapisan yang saling terkait.[8]

Di satu sisi terdapat struktur yang cukup jelas dan hierarkis; namun di sisi lain, struktur tersebut tidak kaku karena diikat oleh nilai adab, akhlakul karimah, serta relasi spiritual antara kiai, dzurriyyah, pengurus, dan santri. Kombinasi ini membuat kepemimpinan di Mojosari tidak hanya bekerja sebagai sistem organisasi, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam keseharian pesantren.

Sebagaimana disampaikan oleh VI,

“Setiap dzurriyyah memiliki peran masing-masing yang berada pada struktur kepemimpinan pesantren.”[9]

 

Sementara itu, pengurus menjalankan fungsi operasional untuk mengelola dan mengontrol aktivitas santri dengan prinsip keikhlasan dan khidmah. Pola ini menunjukkan bahwa otoritas tertinggi dalam kepemimpinan masih melekat pada garis keluarga pengasuh, yang dalam tradisi pesantren menjadi sumber legitimasi utama.

Dalam kerangka Edgar H. Schein, struktur tersebut dapat dipahami sebagai artefak, yaitu lapisan paling tampak dari budaya organisasi. Keberadaan dzurriyyah, lembaga pengurus, serta sistem pengelolaan santri menunjukkan bagaimana kepemimpinan di Mojosari diorganisasi secara nyata dan dapat diamati. Namun artefak ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh nilai yang memberi arah dan makna pada praktik kepemimpinan tersebut.

LA menegaskan bahwa terdapat lembaga pengurus yang secara formal mengatur kehidupan pesantren.

"Ada lembaga pengurusnya masing-masing, ada sekolah formal, ada pesantren”[10]

 

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya bersifat personal, tetapi sudah mengalami proses institusionalisasi. Dengan demikian, keputusan dan pengelolaan pesantren tidak bergantung pada satu figur, tetapi dijalankan melalui sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Jika dilihat melalui perspektif lain, pola ini memperlihatkan percampuran antara otoritas tradisional (dzurriyyah/kiai) dan otoritas rasional-legal (lembaga pengurus). Otoritas tradisional memberikan legitimasi moral dan historis, sementara otoritas struktural memberikan efektivitas dalam pengelolaan organisasi sehari-hari. Keduanya berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan.

Pada level nilai MDGS menegaskan bahwa,

“Kepemimpinan di Mojosari berasaskan adabiyyah dan akhlakul karimah.”[11]

 

Nilai ini menjadi fondasi utama dalam setiap praktik kepemimpinan. Adab mengatur cara berinteraksi, sementara akhlakul karimah menjadi standar moral dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka Geert Hofstede, nilai ini menunjukkan tingginya orientasi pada power distance yang tetap terjaga, namun diimbangi dengan collectivism yang kuat, di mana hubungan sosial dan harmoni menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan individu.

IR menambahkan bahwa,

“Setiap unit di pesantren memiliki pemimpin masing-masing, mulai dari kepala sekolah, organisasi santri, hingga kiai sebagai figur sentral.”[12]

 

Model ini menunjukkan adanya kepemimpinan yang terdistribusi atau multilevel leadership. Dalam kerangka Competing Values Framework, pola ini berada pada irisan antara hierarchy dan clan. Unsur hierarchy terlihat dari struktur yang tertata, sementara unsur clan tampak dari relasi kekeluargaan, pengayoman, dan kedekatan emosional antara pemimpin dan santri.

NI menambahkan bahwa kepemimpinan di Mojosari bersifat bijaksana. Kebijaksanaan ini tercermin dalam cara pemimpin mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk dampaknya terhadap santri dan keberlangsungan pesantren. Kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada ketegasan, tetapi juga pada keseimbangan antara otoritas dan empati.

Sementara itu MU menggambarkan relasi kepemimpinan melalui ungkapan yang menekankan,

“Kepatuhan santri harus kepada guru dan tanggung jawab guru dalam mengayomi santri.” [13]

 

NI juga menambahkan bahwa,

“Model kepemimpinan yang diterapkan berbasis kebijaksanaan.”[14]

 

Relasi ini tidak semata-mata struktural, tetapi juga spiritual. Santri mematuhi guru bukan karena paksaan, melainkan karena penghormatan terhadap ilmu. Dalam perspektif Edgar Schein, hal ini mulai memasuki level nilai yang dianut, di mana kepatuhan, pengayoman, dan keikhlasan menjadi prinsip yang disadari dan dipegang bersama.

Jika dilihat dari karakteristik pengelolaan organisasi maka pola kepemimpinan di Mojosari juga mencerminkan tingkat kestabilan yang relatif tinggi. Dalam kerangka Deal and Kennedy, pesantren ini dapat dikategorikan sebagai strong culture dengan feedback yang cukup cepat dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan atau penyimpangan perilaku santri langsung terlihat dan segera dikoreksi melalui mekanisme sosial maupun pendidikan, sehingga nilai-nilai kepemimpinan terus terinternalisasi secara konsisten.

Dengan demikian budaya kepemimpinan di Pesantren Mojosari dapat dipahami sebagai hasil pertemuan antara struktur yang hierarkis dan sistem kelembagaan yang terorganisasi. Artefak berupa dzurriyyah, lembaga pengurus, kepala sekolah, dan organisasi santri menjadi wajah yang tampak dari sistem kepemimpinan. Sementara asumsi dasarnya adalah keyakinan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keteladanan, pengabdian, dan tanggung jawab moral.

---

[1] Vitri Yuliana, Santri Senior Pesantren Mojosari, Nganjuk, Wawancara pada 21 Desember 2026

[2] Laiyin Nafiatuz Zulfa (Santri Senior Pesantren Mojosari), Nganjuk, 21 Desember 2026

[3] MDGS (Guru Pesantren Mojosari), Nganjuk, Wawancara pada 21 Desember 2025

[4] Irma Masitoh (Santri Senior Pesantren Mojosari), Nganjuk, Wawancara pada 21 Desember 2025

[5] Ni'matus Sholichah (Santri Senior Pesantren Mojosari), Nganjuk, 21 Desember 2026

[6] Munif, Guru Pesantren Mojosari, Nganjuk, Wawancara pada 21 Desember 2026

[7] Oki Ciputri, “Analisis Budaya Organisasi Di Pesantren: Pendekatan Teori Edgar Schein,” n.d.

[8] Observasi Pesantren Mojosari, Nganjuk, 21 Desember 2026

[9] Vitri Yuliana, Santri Senior Pesantren Mojosari, Wawancara dilakukan pada 21 Desember 2025

[10] Laiyin Nafiatuz Zulfa (santri senior Pesantren Mojosari), Nganjuk, Wawancara pada 21 Desember 2025

[11] MDGS, Guru Pesantren Mojosari, Nganjuk, Wawancara dilakukan pada 21 Desember 2025

[12] Irma Masithoh, Santri Senior Pondok Mojosari Nganjuk, Wawancara pada 21 Desember 2025

[13] Munif, Guru Pesantren Mojosari, Nganjuk, Wawancara pada 21 Desember 2026

[14] Ni'matus Sholichah, santri senior PEsantren Mojosari, Nganjuk, Wawancara dilakukan pada 21 Desember 2025

Kepemimpinan Lirboyo

 Adapun di Pesantren Lirboyo ditemukan bahwa budaya kepemimpinan di Pesantren Lirboyo memiliki karakter yang khas yaitu kombinasi antara struktur organisasi yang jelas, pendekatan demokratis dalam pengambilan keputusan, serta keteladanan kiai sebagai sumber utama legitimasi kepemimpinan. Struktur kepemimpinan yang ada tidak hanya bersifat administrative. Kepemimpinan rutur serta mencerminkan sistem sosial yang mengatur hubungan antara kiai, pengurus, dan santri secara hierarkis namun tetap harmonis.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh MU yang menyatakan bahwa:

“Model kepemimpinan secara struktural mulai dari pengasuh, pimpinan/ketua pondok, seksi-seksi, santri”[1]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pesantren Lirboyo memiliki sistem kepemimpinan yang terorganisasi secara struktural. Struktur tersebut menggambarkan adanya pembagian peran yang jelas antara pengasuh sebagai pemegang otoritas tertinggi, pimpinan atau ketua pondok sebagai pelaksana kebijakan, seksi-seksi sebagai pelaksana teknis, dan santri sebagai subjek pendidikan. Struktur ini mencerminkan bahwa kepemimpinan di Lirboyo berjalan berdasarkan sistem yang tertata.

Keberadaan struktur yang jelas ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pesantren berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian kepemimpinan tidak hanya bergantung pada individu tertentu. Kepemimpinan telah terdistribusi dalam sistem organisasi yang mapan. Struktur ini juga menunjukkan bahwa Pesantren Lirboyo memiliki sistem tata kelola yang memungkinkan keberlangsungan organisasi tetap terjaga meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Selain aspek struktural budaya kepemimpinan di Lirboyo juga mengandung nilai demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ZA yang menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan di Lirboyo mengarahkan santri untuk berpikir demokratis”[2]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan di Lirboyo tidak hanya bersifat top down. Pesantren tetap memberikan ruang bagi partisipasi dan pengembangan pola pikir kritis pada santri. Meskipun dalam konteks pesantren kiai tetap menjadi figur utama yang dihormati namun proses pembelajaran tetap memungkinkan adanya keterlibatan santri dalam memahami nilai-nilai yang diajarkan.

Orientasi demokratis ini tidak berarti menghilangkan otoritas kiai melainkan membangun kesadaran kolektif dalam memahami keputusan yang diambil. Dengan demikian santri tidak hanya menjadi objek kepemimpinan, tetapi juga dilatih untuk memahami proses pengambilan keputusan secara rasional. Hal ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter santri agar mampu berpikir terbuka namun tetap dalam koridor nilai-nilai keislaman.

Dimensi lain dari budaya kepemimpinan di Lirboyo adalah fungsi pemimpin sebagai pelindung, pengawas, dan pengontrol kehidupan santri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AH yang menyatakan bahwa,

“Memberikan perlindungan, pengawasan, kontrol.”[3]

 

YU juga memberikan keterangan,

“Senior memberikan perintah tapi juga dengan memberikan contoh yang baik, tidak hanya asal suruh”[4]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan di Pesantren Lirboyo memiliki dimensi protektif dan regulatif. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai penjaga keteraturan sosial dan moral di lingkungan pesantren. Fungsi perlindungan menunjukkan bahwa kiai dan pengurus memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan santri, baik secara fisik maupun spiritual.

Sementara itu, fungsi pengawasan dan kontrol menunjukkan bahwa kepemimpinan di Lirboyo berorientasi pada pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan pesantren. Sistem kontrol ini tidak bersifat represif, tetapi lebih pada upaya menjaga agar seluruh aktivitas santri tetap berada dalam koridor nilai-nilai pendidikan Islam dan tradisi pesantren.

Selain itu, budaya kepemimpinan di Lirboyo juga ditandai oleh pendekatan yang lembut dan berbasis keteladanan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh YU yang menyatakan bahwa:

“Pemimpin menggunakan pendekatan yang lembut. Yang atasan (senior) memberikan perintah dalam rangka memberi contoh dan dalam balutan meminta tolong kepada bawahan (junior) dan di sisi lain junior menjalankan perintah atasan bukan atas paksaan, melainkan wujud penghormatan atas pelajaran dan pengalaman yang diberikan.”[5]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa relasi kepemimpinan di Lirboyo tidak dibangun atas dasar paksaan, melainkan atas dasar penghormatan dan keteladanan. Senior tidak memerintah secara otoriter, tetapi menggunakan pendekatan yang halus dengan memberikan contoh terlebih dahulu sebelum meminta orang lain untuk melaksanakan tugas. Hal ini mencerminkan adanya budaya kepemimpinan yang berbasis pada nilai adab dan penghormatan terhadap ilmu serta pengalaman.

Dalam relasi ini, kepatuhan santri kepada senior tidak bersifat paksaan tetapi bersifat normatif dan moral. Santri menjalankan perintah sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pembelajaran yang mereka terima. Dengan demikian kepemimpinan di Lirboyo t berfungsi sebagai mekanisme organisasi serta sebagai proses pendidikan karakter yang berbasis pada nilai spiritual.

Pendekatan keteladanan ini juga diperkuat oleh pernyataan AHG yang menegaskan bahwa:

“Model kepemimpinan yang diterapkan adalah kiai selalu memberikan contoh yang baik dalam semua aspek sebelum beliau memerintahkan santrinya.”[6]

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keteladanan kiai merupakan inti dari budaya kepemimpinan di Lirboyo. Kiai tidak hanya menjadi simbol otoritas keagamaan, tetapi juga menjadi role model bagi seluruh santri dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk perintah dan nasihat yang diberikan selalu didahului oleh praktik nyata yang dilakukan oleh kiai itu sendiri.

Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan di Lirboyo tidak hanya bersumber dari struktur formal atau jabatan, tetapi juga dari kredibilitas moral dan spiritual pemimpin.[7] Keteladanan ini menciptakan hubungan yang kuat antara pemimpin dan santri, di mana kepemimpinan diterima bukan karena kewenangan formal, tetapi karena kepercayaan dan penghormatan yang mendalam.

Sebagaimana juga pernyataan YU,

“Junior menjalankan perintah bukan karena paksaan tetapi sebagai wujud penghormatan kepada seniornya”[8]

 

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dapat diketahui bahwa budaya kepemimpinan di Pesantren Lirboyo merupakan perpaduan antara sistem struktural yang jelas. Hal ini didukung dengan orientasi demokratis dalam pola pikir santri serta pendekatan kepemimpinan berbasis keteladanan dan kelembutan. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme organisasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual yang bertujuan membentuk karakter santri.

Dalam perspektif Edgar H. Schein, budaya kepemimpinan di Lirboyo menunjukkan adanya hubungan erat antara artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Pada level artefak, kepemimpinan tampak melalui struktur organisasi yang hierarkis, sistem pengawasan, serta interaksi antara kiai, pengurus, dan santri. Pada level nilai yang dianut, kepemimpinan tercermin dalam prinsip demokratis, perlindungan, kontrol, kelembutan, dan keteladanan. Sementara pada level asumsi dasar terdapat keyakinan bahwa kepemimpinan harus berbasis adab, penghormatan terhadap ilmu, serta keteladanan moral sebagai fondasi utama dalam pendidikan pesantren.

Sebagaimana dijelaskan oleh MU, kepemimpinan di Lirboyo berjalan secara berjenjang mulai dari pengasuh, pimpinan atau ketua pondok, bagian atau seksi-seksi, hingga santri.[9] Pola ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki pembagian peran yang jelas. Dalam perspektif budaya organisasi Edgar H. Schein, struktur tersebut dapat dipahami sebagai artefak, yakni lapisan paling tampak dari budaya organisasi. Artefak ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan dioperasionalkan melalui sistem yang tertata dan dapat diamati secara langsung.

Namun struktur saja tidak cukup menjelaskan karakter kepemimpinan di Lirboyo. Di baliknya terdapat nilai yang menekankan keteraturan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan. Kepemimpinan tidak berhenti pada aspek komando namun mengandung dimensi pendidikan. Dalam hal ini kiai diposisikan sebagai pemimpin struktural juga sebagai figur moral yang menjadi rujukan perilaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Henry Mintzberg tentang organisasi yang tidak hanya digerakkan oleh struktur formal tetapi juga oleh peran-peran informal yang membentuk stabilitas sistem.[10]

ZA menambahkan bahwa kepemimpinan di Lirboyo juga mengarahkan santri untuk berpikir secara demokratis. Demokratis dalam konteks ini tidak berarti melemahkan otoritas kiai namun lebih pada pembentukan cara berpikir yang terbuka dan terarah. Santri dilatih untuk memahami alasan di balik sebuah Keputusan dan bukan sekadar menjalankannya. Jika dilihat melalui pendekatan Geert Hofstede pola ini menunjukkan adanya keseimbangan antara jarak kekuasaan (power distance) yang tetap tinggi dengan upaya internalisasi nilai yang memungkinkan partisipasi kognitif dalam batas-batas tertentu.[11] Otoritas tetap dihormati tetapi pemahaman terhadap keputusan juga dibangun.

Dari sisi fungsi kepemimpinan, AH menjelaskan bahwa pemimpin di pesantren berperan dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan kontrol. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Lirboyo tidak hanya bersifat instruktif, tetapi juga protektif. Dalam kerangka Charles Handy, pola ini cenderung mendekati model hierarki, di mana stabilitas, aturan, dan kontrol menjadi unsur utama. Namun demikian, kontrol yang dijalankan bukan dalam bentuk kekerasan struktural, melainkan dalam bingkai pembinaan yang menjaga keteraturan moral dan sosial santri.

Di sisi lain YU menggambarkan bahwa hubungan kepemimpinan di Lirboyo juga dibangun melalui pendekatan yang lembut.[12] Senior tidak memerintah secara kaku tetapi memberi contoh terlebih dahulu kemudian menyampaikan permintaan dalam bentuk yang halus. Junior pun menjalankan tugas karena penghormatan terhadap pengalaman dan adab. Pola ini memperlihatkan bahwa budaya kepemimpinan di Lirboyo tidak semata-mata bertumpu pada struktur saja tetapi juga pada relasi sosial.

Jika dilihat melalui Competing Values Framework budaya kepemimpinan Lirboyo berada pada pertemuan antara hierarchy dan clan.[13] Unsur hierarchy tampak pada struktur yang ketat dan sistem kontrol, sementara unsur clan terlihat dari hubungan kekeluargaan, keteladanan, dan penghormatan antargenerasi. Kombinasi ini menghasilkan pola kepemimpinan yang stabil namun tetap humanis.

AHG memperkuat hal ini dengan menegaskan bahwa kiai selalu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memerintahkan santri. Keteladanan ini menjadi sumber legitimasi utama kepemimpinan. Dalam perspektif Fred Fiedler efektivitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi.[14] Dalam konteks Lirboyo, keteladanan kiai berfungsi sebagai gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi budaya pesantren yang berbasis adab dan penghormatan.

Kepemimpinan telah menjadi bagian dari sistem yang menyeluruh dalam kehidupan pesantren. Tidak hanya berada pada level pengasuh, tetapi juga hadir dalam berbagai unit organisasi hingga aktivitas santri. Setiap santri dilatih untuk mampu dipimpin sekaligus memimpin. Hal ini menunjukkan adanya proses kaderisasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan Deal and Kennedy, budaya kepemimpinan Lirboyo dapat dikategorikan sebagai strong culture dengan tingkat risiko rendah dan umpan balik yang cepat dalam konteks kehidupan sehari-hari pesantren. Aturan dan nilai-nilai yang berlaku langsung terlihat dampaknya dalam perilaku santri, sehingga koreksi sosial juga berlangsung secara cepat melalui interaksi harian.

Secara keseluruhan, budaya kepemimpinan di Pesantren Lirboyo terbentuk dari kombinasi struktur yang kuat, nilai demokratis terbatas, fungsi protektif, serta keteladanan moral yang menjadi pusat legitimasi. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan melalui perilaku nyata.

Struktur organisasi dalam kerangka Schein terdiri dari sistem pengawasan, dan relasi hierarkis merupakan artefak yang tampak. Nilai yang dianut tercermin dalam prinsip ketertiban, musyawarah terbatas, penghormatan kepada guru, serta keteladanan. Sementara itu, asumsi dasar yang hidup di dalamnya adalah keyakinan bahwa ilmu harus diperoleh melalui adab, bahwa kepemimpinan adalah amanah moral, dan bahwa penghormatan kepada kiai merupakan bagian dari keberkahan ilmu.

Keterpaduan antara struktur, nilai, dan keyakinan tersebut menjelaskan mengapa kepemimpinan di Lirboyo tidak hanya bertahan, tetapi juga terus direproduksi lintas generasi tanpa kehilangan bentuk dasarnya.[15] Budaya kepemimpinan tidak berdiri sebagai sistem formal semata, tetapi sebagai cara hidup yang dijalankan, dihayati, dan diwariskan dalam kehidupan pesantren.

---

[1] Muhammad Miftahul Umam, Perwakilan Pompinan Pondok Lirboyo, Wawancara pada 18 Desember 2025

[2] A. Zainul Makarim, Guru Pondok Lirboyo), Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2025

[3] Ahmad Nabil Kholili, Guru Pesantren Lirboyo, Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2025

[4] Yusrul Marom, Guru Pesantren Lirboyo, Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2025

[5] Yusrul Marom, Guru Pesantren Lirboyo, Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2026

[6] Ahmad Ghifar Fathillah, Guru Pesantren Lirboyo, Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2026

[7] Observasi Pesantren Lirboyo, dilaksanakan pada 18 Desember 2025

[8] Yusrul Marom, Guru Pesantren Lirboyo, Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2025

[9] Muhammad Miftahul Umam, Perwakilan Pompinan Pondok Lirboyo, Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2026

[10] Khoirul Anam et al., “The Structuring of Local Government Organizations : The Perspective of Henry Mintzberg ’ s Theory” 25, no. 1 (2025): 91–116.

[11] Eva Yuliana et al., “Pengaruh Budaya Organisasi Hofstede Terhadap Organization Citizenship Behavior Dengan Mediasi Persepsi Politik Organisasi,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan 4, no. 2 (2022): 76–86, https://doi.org/10.31849/jmbt.v4i2.12503.

[12] Yusrul Marom, Guru Pesantren Lirboyo, Kediri, Wawancara pada 18 Desember 2026

[13] Muhammad Dinka Syafiq Cendana and Indi Djastuti, “Menggunakan Oranizational Culture Assessment Instrument ( Ocai ) Pada Pt . Angkasa Pura I Bandara,” Diponegoro Journal of Management 5, no. 3 (2016): 1–14, http://eprints.undip.ac.id/49655/.

[14] Lina Anatan, “1385-4497-1-PB.Pdf,” Manajemen, 2011.

[15] Observasi Pesantren Lirboyo, Kediri, 18 Desember 2025